Kalurahan SIDOAGUNG

Menurut UU N0. 06 Tahun 2014 tentang Desa, Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  

1.  Badan Permusyawaratan Desa  mempunyai fungsi:

1. Membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (Pasal 55)

2.  Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi  dan  meminta  keterangan  tentang penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan  pendapat  atas  penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan  pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Mendapatkan  biaya  operasional  pelaksanaan  tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Pasal 61)

3.  Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat  tunjangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa. (Pasal 62)

4.  Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

1. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila, melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Bhinneka  Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Menyerap,  menampung,  menghimpun,  dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati  nilai  sosial  budaya  dan  adat  istiadat masyarakat Desa; dan
6. Menjaga  norma  dan  etika  dalam  hubungan  kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa. (Pasal 63)

5.  Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan  warga  atau  golongan  masyarakat Desa;
2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari  pihak  lain  yang dapat  memengaruhi  keputusan  atau  tindakan yang akan dilakukannya;
3. Menyalahgunakan wewenang;
4. Melanggar sumpah/janji jabatan;
5. Merangkap  jabatan  sebagai  Kepala  Desa  dan perangkat Desa;
6. Merangkap  sebagai  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Daerah   Republik  Indonesia ,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, dan  jabatan  lain  yang  ditentukan dalam  peraturan perundangan-undangan;
7. Sebagai pelaksana proyek Desa;
8. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. Menjadi  anggota  dan/atau  pengurus  organisasi terlarang. (Pasal 64)

Anggota BPD Desa Sidoagung Periode Tahun 2015 - 2020  adalah :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD.......