Kalurahan SIDOAGUNG

JAKARTA - Menko PMK Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan memulai program kerja padat karya mulai 2018. Diharapkan sejumlah program pembangunan tersebut mampu meningkatkan daya beli masyarakat yang ada di desa.

"‎Program-program dana desa difokuskan agar bermanfaat untuk rakyat di desa. Jadi, akan dilakukan misalnya swakelola sampai kepada dilakukan dengan uang harian atau cash forward di mana akan difokuskan kepada 100 kabupaten," kata Puan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian yakni Kemenkeu, Kemendes, Kemendagri dan Bappenas sebagai payung hukum untuk menjalan program padat karya tersebut.

"Jadi, difokuskan kepada 100 kabupaten yang ada dengan fokus-fokus desa tertentu," jelasnya.

‎Pemerintah juga akan melakukan program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan ketahanan ‎pangan di Kemenkes. Nantinya, program ketahanan pangan untuk ibu dan anak itu akan dilakukan dengan memberikan makanan yang ada di daerahnya masing-masing.

"‎Jadi, program padat karya ini bukan hanya melingkupi infrakstruktur/sarana prasarana seperti embung tapi kita juga masuk ke pelayanan masyarakat misalnya rumah sakit, bukan harus besar. Karena di desa tapi ini puskesmas dan posyandu dan juga rehabilitasi sekolah-sekolah mana yang harus diperbaiki karena bukan hanya fisik yang kita perhatikan tapi masalah SDM anak yang ada di desa," ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, program pembangunan padat karya akan dikerjakan oleh masyarakat desa. Seperti pembangunan embung, renovasi sekolah dan pengerjaan sanitasi yang akan dilakukan oleh mereka.

"‎Masuk tahun 2018 ini sesuai arahan presiden kita masuk ke padat karya sehingga perangkat desa ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desanya bahkan ibu-ibunya. Ada skala prioritas kalau tidak dikerjakan dengan mesin bisa dilakukan dengan swadaya dengan menggunakan bahan lokal yang ada di sana," ujarnya.

‎Misalnya, jika sebuah program kerja dilakukan dengan mesin bisa dilakukan 3 hari, tapi kalau masyarakat ramai-ramai 30 hari tidak masalah yang penting rakyat ikut berperan serta.

Puan menambahkan, pemerintah akan mengatur kualitas pekerja hingga dengan anggaran sebuah program padat karya tersebut lewat SKB empat menteri tersebut. Selain itu, upah yang akan diberikan kepada masyarakat le‎wat program kerja padat karya ini juga tidak akan lebih besar dari UMP yang ada di masing-masing provinsi di Tanah Air.

"Jadi, ‎setiap daerah beda-beda, tadi sudah dibahas ada kalanya pekerjaan dilakukan sebentar tapi upahnya besar, tapi ada yang pendek upahnya kecil, minimal desa mendapat Rp800 juta dan paling besar Rp3 miliar, nanti mekanismenya itu ada di Pak Mendes yang akan mengatur dan Bu Menkeu," ucapnya. (Ari)

Sumber: https://news.okezone.com/read/2017/11/03/337/1808046/mantap-pemerintah-akan-keluarkan-skb-4-menteri-untuk-program-padat-karya