Kalurahan SIDOAGUNG

Jakarta, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, saat pihak terus melakukan pengiriman bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, apalagi di masa PPKM Darurat ini.

Percepatan yang dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Resmi kepada Kepala Desa melalui Bupati agar terus dilakukan pendataan yang kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk Menggunakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Penambahan dan pengurangan KPM bisa sewaktu-waktu dilakukan oleh desa. Olehnya kami instruksikan kepada Kepala Desa untuk terus pantau kondisi warganya di era PPKM Darurat ini," kata Menteri Halim Iskandar saat diundang dalam Economic Update CNBC, Jumat (16/7/2021) .

Data terbaru, hingga 15 Juli total pengiriman BLT Dana Desa mencapai Rp5,9 Triliun dengan total penerima di Bulan Januari 5.145.675 KPM. Kemudian di Bulan Juli ada 291.471 KPM dan pemantauan terus dilakukan.

Saat ini ada relaksasi di masa PPKM Darurat hingga penerimaan rapelan BLT sesuai dengan kondisi penyebaran Dana Desa.

"Hingga 15 Juli, total tahap pertama Januari hingga Juni 2021, Dana Desa sudah disalurkan Rp29.442 Triliun ke 70,083 Desa dari 74,961 desa," kata Menteri Halim Iskandar.

Sedang Tahap II Juli hingga Desember 2021 sudah disalurkan ke 13.509 Desa dengan total dana Rp3.775 Triliun.

Halim Iskandar menilai saat ini menyalurkan BLT Dana Desa sudah efektif digunakan untuk relaksasi di era PPKM Darurat.

Ukuran efektif, kata Menteri Halim, adalah sesuai dengan regulasi yang disusun. Ada tiga Kementerian yang terlibat dalam Dana Desa yaitu Kementerian Keuangan terkait dengan pelaporan dari Rekening Kas Negara hingga ke Rekening Kas Desa, kemudian Kemendes berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa, dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan akuntabilitas pelaporan keuangan.

"Jika diukur dengan regulasi maka ini sudah sangat efektif," kata Menteri Halim Iskandar.

Gus Halim, sapaan akrabnya juga menjelaskan tentang pengawasan penyampaian BLT Dana Desa, dimulai dengan pendataan di tingkat RT yang dilakukan oleh tiga orang Relawan Desa Lawan Covid-19 yang selanjutnya dibawa ke Musdesus untuk penetapan KPM.

Hasilnya diumumkan di seluruh ruang publik hingga bisa dilakukan oleh pengawasan oleh warga desa.

"Bentuk pengawasan yang kedua dilakukan oleh Inspektorat dan dilakukan pengecekan adanya tumpang tindih penerima BLT, PKH, dan penerimaan Bantuan Pangan karena syarat utama KPM adalah Covid-19 dan belum menerima Jaringan Pengaman Sosial lainnya," kata Gus Halim, sapaan akrabnya.

Gus Halim menegaskan jika di Desa telah dibangun Posko Pelayanan untuk dilaporkan terkait dengan BLT Dana Desa. Posko ini diminta selalu melakukan update KPM agar menyebarkan BLT Dana Desa ini lebih tepat sasaran.

"Jadi saja bisa ada perubahan data KPM. Apalagi pandemi Covid-19 masih bisa berjalan hingga ada penambahan," kata Gus Halim.

Gus Halim menegaskan jika BLT Dana Desa cukup efektif untuk membantu masyarakat desa dan bisa juga berefek pada pemulihan ekonomi di desa.

Kebijakan Penggunaan Dana Desa 2021 ...klik diini

Sumber  : https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3816/